Politik Indonesia

Saya bukan orang yang 'melek' politik Indonesia. Padahal, harusnya saya peduli karena hal ini terjadi di negara saya sendiri. Tapi nyatanya saya memang ga terlalu tertarik dengan hal-hal yang berbau politik. Sayangnya, deadline yang lagi happening banget saat ini berhubungan dengan politik. Jadi, saya ga tahan juga untuk ga komentar.

Pertama, kasus dugaan keterlibatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar dalam pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, kalau ga salah sekitar Maret lalu. Pendapat saya sederhana aja. Saya ga yakin kalau Antasari terlibat. Kenapa? Dengan kecanggihan lembaga KPK yang cukup berhasil membongkar beberapa kasus korupsi kelas kakap, masa iya KPK ga bisa mendeteksi keterlibatannya sejak awal? Kalau dibilang KPK mentutup-tutupi hal ini, kayanya ga mungkin juga. Kalau hal ini terjadi, berarti memang sudah ga ada lagi lembaga yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi di Indonesia. Dengan kata lain, kita memang harus mengakui bahwa negara ini memang masih bobrok dari segi hukum dan pemerintahan. Hal ini berarti juga kampanye yang selama ini didengung-dengungkan oleh SBY dan Partai Demokrat (yang inti iklannya kurang lebih ialah di zaman pemerintahan SBY, korupsi dapat diberantas) kurang tepat.

Saya (dan mungkin beberapa orang lainnya) jadi sedikit curiga ada permainan politik di sini. Bukan politik yang berkaitan dengan partai, tetapi politik untuk menjegal seseorang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka agar orang tersebut tidak lagi 'mengganggu' kegiatan mereka. Kita semua tau bagaimana kinerja KPK hingga saat ini. Mungkin ada orang-orang tertentu yang takut kesalahan mereka tercium oleh KPK. Jadilah mereka memunculkan skenarion untuk melenyapkan Antasari. Semoga hal ini salah. Lantas jika salah, bagaimana yang benarnya? Kita ikutin ajalah perkembangan selanjutnya.

Kedua, proses Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang hasil perhitungan suaranya telah diumumkan tadi malam. Dalam proses pengumuman semalam, ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi, kalau perlu ditulis tebal dan diberi tanda kutip. Dari sekian banyak warga Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hampir 30% ga menggunakan hak pilihnya. Saya memang ga tau peraturan yang berkaitan dengan proses Pemilu ini. Tetapi, kalau nyaris 1/3 dari warga yang terdaftar saja tidak memilih, apakah hasil dari Pemilu Legislatif ini dapat dikatakan valid? Memang tidak akan mungkin jika Pemilu Legislatif ini dilakukan lagi mulai dari proses pencontrengan hingga rekapitulasinya karena pasti akan sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Semoga hal ini bisa menjadi koreksi untuk Pemilu yang akan datang. Agar paling tidak jumlah populasi Golongan Putih (Golput : warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak ikut memilih) dapat ditekan. Agar tidak ada lagi Kongres Golput yang diketuai oleh Sri Bintang Pamungkas.

Untuk Indonesia yang Lebih Baik!!!